Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Larif Usman. ANTARA/Ilham Kausar
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, pada Senin (2/12) karena adanya Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212.
“Tujuan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas bagi warga masyarakat yang akan melintas dan yang mengikuti Reuni Akbar PA 212,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman dalam keterangannya, Minggu.
Berikut rekayasa arus lalu lintas (lalin) yang bersifat situasional di kawasan Monas selama kegiatan Reuni Akbar PA 212:
1. Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke Traffic Light (TL) Harmoni.
2. Arus lalin dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.
3. Arus lalin dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur
4. Arus lalin dari Jalan MH. Thamrin yang akan menuju Bundaran patung kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih.
5. Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis
6. Arus lalin dari Jalan Hayam Wuruk yang lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalin dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir Juanda.
7. Arus lalin dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru.
8. Arus lalin dari Jalan Veteran raya yang ajan menuju ke Jalan Veteran I diluruskan ke arah TL Harmoni.
9. Arus lalin dari Jalan Veteran raya yang ajan menuju ke Jalan Veteran II diluruskan ke arah TL Harmon
Polisi mengerahkan 2.489 personel untuk mengawal jalannya Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (2/12).
“Kekuatan pengamanan sebanyak 2.489 personel untuk mengawal jalannya Runi Akbar Persaudaraan Alumni 212,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Sabtu (30/12).
Sebanyak 2.489 personel itu meliputi 1.937 personel Satuan Tugas Daerah (Satgasda), 110 personel Satuan Tugas Resor (Satgas Res) dan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak 442 personel.
Ketua Pelaksana Panitia Perayaan Natal Nasional Luky A Yusgiantoro (berdiri) bersama dengan Koordinator Baksos Robben Rico, usai menyerahkan bantuan ikut berdialog dengan seorang penerima manfaat, Nurhayati Lahea, warga Ranomuut, Kota Manado. ANTARA/Karel A Polakitan
Ketua Pelaksana Panitia Perayaan Natal Nasional 2024, Luky A Yusgiantoro mengatakan Perayaan Natal Nasional tahun ini memotret dua sisi yaitu humanis dan ekologis.
“Kegiatan pra perayaan natal ini selain bakti sosial, kita juga akan mengadakan seminar dan juga kegiatan-kegiatan yang lebih ke arah ekologi,” kata Luky didampingi Koordinator Baksos Robben Rico di Manado, Sabtu.
Luky mengatakan, Panitia Nasional 2024 sebelumnya telah melakukan bakti sosial di NTT pada dua pekan lalu, dan saat ini dilaksanakan di Kota Manado.
“Pada hari ini kita melakukan bakti sosial di Manado, dan ini merupakan bagian rangkaian acara dari pra perayaan Natal. Jadi itu yang kami lakukan saat ini, semoga dapat membantu rekan-rekan yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Bakti sosial yang dilaksanakan di Kota Manado menyumbangkan beberapa kursi roda kemudian ratusan paket sembako serta kebutuhan lainnya.
“Jadi moga-moga ini dapat memberikan sukacita untuk menyambut Natal tahun 2024,” katanya.
Soal tempat pelaksanaan Perayaan Natal Nasional, Luky mengatakan, “Kami masih menunggu dari pimpinan. Dan nanti tentunya ada kabar dalam waktu dekat ini dari ketua umum panitia ataupun Menteri Agama, masih dikoordinasikan dengan Presiden.”
Luky mengatakan, besar harapan Presiden RI Prabowo Subianto berkesempatan hadir dalam Perayaan Natal Nasional tahun 2024.
Terkait dengan sisi ekologis, kata dia, masih sementara dibahas dan bisa saja pada minggu depan ada kegiatan penanaman di Mangrove.
Dia mengatakan, tema besar Perayaan Natal Nasional’ tahun ini adalah ‘Marilah Kita Bersama-sama ke Betlehem, sementara tema bakti sosial adalah ‘Berbagi Kasih Dalam Kebersamaan’ (Harmoni in Diversity).
“Jadi kita ingin berbagi kasih, kita ingin membuktikan bahwa kita peduli dengan sesama apapun agama kita. Dalam menyambut natal dan tentunya merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita harus berbagi kasih,” katanya menambahkan.
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan sistem Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang tersambung dengan server KPU RI untuk dapat langsung melakukan tabulasi suara, saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sekali lagi, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bakal digunakan dalam pemilu Tanah Air, kini Pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 di 37 provinsi Indonesia, termasuk Jakarta. Sebelumnya aplikasi ini dimanfaatkan pada Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.
Alasan penggunaan kembali Sirekap demi melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 tahun 2024 pasal 2 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya adalah terbuka.
Melalui Sirekap, kerja-kerja penyelenggara pemilu hingga di jajaran badan Ad hoc yang terdepan yakni kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diharapkan mampu bekerja secara profesional dan transparan.
Dengan begitu, nantinya muncul kepercayaan publik, yang membuat mereka mau berpartisipasi aktif dalam perhelatan pemilihan, dengan memantau secara langsung perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dari tempat pemungutan suara (TPS).
Pemanfaatan Sirekap juga diyakini dapat menutup ruang terjadinya kecurangan pemilihan umum (electoral manipulation/fraud), demikian disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU RI dan tingkat provinsi khususnya DKI Jakarta merasa percaya diri dengan performa alat bantu tersebut dapat bekerja optimal sesuai harapan.
Salah satu yang membuat mereka yakin pada performa Sirekap adalah penambahan fitur penjaga artimatika (guard aritmatika) pada aplikasi tersebut. Fitur ini, kata KPU, membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan suara.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyatakan penambahan dan sejumlah perbaikan ini dilakukan setelah mendapatkan berbagai masukan termasuk dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Optimisme pada performa dapat optimal Sirekap juga disampaikan KPU DKI Jakarta. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah berkaca pada uji coba nasional dan bimbingan teknis (bimtek) petugas KPPS beberapa waktu lalu meyakini Sirekap jauh lebih baik dan siap.
Uji beban penggunaan Sirekap yang sudah dilakukan sebanyak dua kali yakni pada 21 November dan 24 November 2024, melibatkan petugas KPPS, semakin menguatkan keyakinan itu.
Kenali Sirekap
Sirekap mobile merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan teknologi optical character recognition (OCR) untuk mengenali dan mengubah tulisan tangan pada Formulir C Plano menjadi data numerik.
Aplikasi ini juga menyediakan fitur verifikasi data untuk memastikan keakuratan sebelum data dikirim ke server. Untuk bisa memanfaatkannya, KPPS perlu menyediakan perangkat mobile dengan sistem operasi Android 7 atau Nougat.
Adapun Formulir C Plano merupakan formulir yang digunakan sebagai berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Formulir C ini-lah yang kemudian dipotret oleh petugas KPPS dari TPS-nya masing-masing ke aplikasi Sirekap sehingga dapat terunggah ke server Sirekap.
Pada Pilkada 2024, formulir C Plano terdiri dari tiga halaman yakni informasi daftar pemilih, perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah di halaman kedua, serta halaman terakhir berisi surat suara sah dan tidak sah. Halaman-halaman tersebut diisi dengan tulisan tangan oleh petugas.
Sebelum mengunggah formulir ke server, KPPS harus memastikan seluruh penghitungan data sudah benar, mulai dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih pindahan, tambahan, dan lainnya, perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta suara sah dan tidak sah.
Nantinya, apabila ada kesalahan dalam pembacaan foto terkonversi menjadi angka, notifikasi peringatan akan muncul di aplikasi. Bila ini terjadi, KPPS wajib memperbaiki kesalahan tersebut. KPPS tidak dapat menyimpan hasil apabila sistem masih mengenali ada kesalahan.
Setelah diyakini semuanya sudah sesuai seperti jumlah pemilih, perolehan suara, penggunaan surat suara, barulah dilakukan penguncian Sirekap.Tahap selanjutnya, foto formulir C akan dikonversi menjadi versi PDF. Lalu, PDF diunggah dan akan terbaca pada Sirekap Web.
Saat proses pungut dan hitung berjalan baik, kemudian KPPS berhasil memotret formulir C dan mengirimkan pada server Sirekap, maka dokumen tersebut dapat dikirimkan pada saksi-saksi melalui WhatsApp. Saksi dan pengawas juga menerima salinan dalam bentuk fisik.
Kemudian, dalam kondisi sewaktu-waktu tanpa internet, petugas bisa menggunakan Sirekap mode offline. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menyatakan Sirekap masih bisa membaca foto yang diunggah. Tapi, petugas KPPS lalu harus mencari lokasi dengan jaringan internet agar bisa menggunakan Sirekap mode online.
Menurut KPU DKI, pulau terjauh di Kepulauan Seribu yakni Sabira sekalipun sudah tersambung dengan jaringan internet, sehingga seharusnya tak ada kendala terkait pengunggahan.
Kendati begitu, KPU DKI berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta untuk memastikan jaringan internet di sana aman.
Catatan tentang Sirekap Dalam uji beban Sirekap, KPU DKI menemukan kendala dalam proses mengunggah foto Formulir C Plano, akibat petugas belum memperbaharui versi Sirekap menjadi 2.73. Ini setidaknya ditemukan pada TPS di Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur; lalu Kelurahan Kebon Jeruk.
Sementara pada TPS-TPS lainnya, KPU DKI mengeklaim nyaris tidak ditemukan kendala. Ini karena dokumen C Plano di masing-masing TPS pada Pilkada 2024 hanya berjumlah tiga lembar, tak seperti pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang bisa mencapai 30 halaman.
Pada Pilpres 2024, salah satu kendala yang dihadapi petugas KPPS yakni saat mengunggah formulir C Plano ke aplikasi. Hal ini seperti diakui Umay (23). Padahal, kata dia, wilayah kerjanya punya dukungan jaringan internet mumpuni.
Menanggapi masalah ini, KPU DKI menyebut server kewalahan mengingat banyaknya dokumen yang harus diunggah di satu TPS.
Namun untuk Pilkada 2024, diyakini hal serupa tak akan terjadi. Di sisi lain, petugas KPPS telah mendapatkan bimbingan teknis, mulai dari aktivasi akun, kiat memotret dan mengirimkan foto pada aplikasi Sirekap.
KPU DKI berharap hasil perhitungan suara sudah dapat terpublikasi dan dapat dilihat di Sirekap Web dalam waktu 1x 24 jam.
Nantinya, melalui Sirekap Web petugas di tingkat kecamatan akan memantau TPS mana saja yang belum maupun sudah mengunggah foto.
Sirekap Web ini terhubung ke portal publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Setiap pengesahan hasil rekapitulasi di tiap tingkatan akan secara real-time terunggah ke portal tersebut.
Warga bisa memantau proses dan kemajuan rekapitulasi Pilkada 2024. Pemantauan ini seperti yang dianjurkan Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi.
Dia mengajak publik untuk berpartisipasi memantau perhitungan dan perolehan suara, sama-sama mencocokkan data yang ada di Sirekap dengan data-data riil yang ada di tiap TPS.
Heru di sisi lain juga mengingatkan penyelenggara pemilu agar menjamin keamanan data dari pihak-pihak termasuk peretas yang tak tak bertanggung jawab.
Hal ini dilakukan agar jangan sampai data ilegal masuk, atau terjadi data yang tidak akurat. Berkaca pada pengalaman Pilpres lalu, ditemukan data tidak akurat sehingga dia memandang perlunya verifikasi data sebelum data itu ditayangkan di Sirekap.
Pada intinya, tujuan penggunaan aplikasi Sirekap dikatakan baik yakni untuk mempublikasikan hasil perhitungan secara cepat dan mendapatkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari TPS secara akurat, agar kesalahan di masa lalu tak terulang kembali.
Mari bersama memantau performa Sirekap esok, tepat di hari pencoblosan, 27 November
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) akan menggunakan uang hasil korupsi untuk ongkos tim sukses pada Pilkada Bengkulu.
“Kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan dari HP-nya itu tergambar jelas, bahwa uang ini nanti untuk tim sukses. Jadi, tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Senin.
Alex mengatakan tim penyidik KPK menemukan uang tersebut berasal dari pemerasan yang dilakukan RM terhadap jajaran kepala dinas, kepala organisasi perangkat daerah, dan kepala biro Pemprov Bengkulu yang nilainya mencapai Rp7 miliar.
“Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana, termasuk lewat potongan dari tunjangan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai itu dipotong, termasuk juga dari iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya gitu,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran KPK, diketahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafriandi menyerahkan uang Rp200 juta kepada Rohidin melalui ajudan gubernur, dengan maksud agar Syafriandi tidak dicopot dari jabatannya sebagai kepala dinas
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso juga kemudian menyerahkan uang Rp500 juta. Dana itu berasal dari pemotongan sejumlah anggaran, seperti ATK, SPPD, sampai tunjangan pegawai.
Saat diperiksa penyidik KPK, Tejo mengaku dipaksa oleh Rohidin dan jabatannya akan diberikan kepada orang lain jika Rohidin tidak terpilih kembali sebagai Gubernur Bengkulu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Saidirman kemudian menyetorkan uang Rp2,9 miliar atas permintaan Rohidin.
Kemudian, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Bengkulu Ferry Ernest Parera mengumpulkan dana dari sejumlah satuan kerja sebesar Rp1,4 miliar yang juga disetorkan ke Rohidin.
Penyidik KPK yang menerima informasi soal pemerasan tersebut kemudian melakukan investigasi dan berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (23/11) malam.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut penyidik KPK menangkap delapan orang yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan Gubernur Bengkulu Evrianshah alias Anca.
Lima orang lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Saidirman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifudin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafriandi, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernest Parera, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Suroso
Delapan orang tersebut kemudian diterbangkan KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan intensif, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Rohidin Mersyah, Isnan Fajri, dan Evrianshah alias Anca.
“KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni RM, IF, dan EV,” kata Alex.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kiri) berjalan menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). KPK memeriksa Rohidin Mersyah terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang pejabat di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom/pri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap tujuh orang di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam.
Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu pukul 14.39 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan polisi. Gubernur tiba dengan mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan masker dan topi putih.
Setibanya di lokasi, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan soal tim penyidik KPK yang menangkap tujuh orang dalam OTT di Bengkulu.
“Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu. Ada tujuh orang diamankan,” ujar Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Alex mengatakan OTT tersebut dilakukan terkait dugaan pungutan terhadap pegawai.
“Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Alex.
Alex mengatakan uraian lengkap perkara tersebut beserta siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung sore ini.
“Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujar Alex.
Pada kesempatan terpisah, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata membenarkan soal adanya kegiatan KPK di Bengkulu. Dia mengatakan ada pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolresta Bengkulu.
“Iya betul KPK, cuma untuk kegiatannya kita tunggu sebentar. Untuk jumlahnya saya belum tahu, kita tunggu saja dulu. Karena yang melakukan kegiatan bukan Polresta Bengkulu dan saya tidak tahu apa-apa kegiatannya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar dia.
Ia mengatakan bahwa Polresta Bengkulu hanya melakukan pengamanan kegiatan, sedangkan untuk isi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut pihaknya tidak mengetahui.
Salah satu pihak yang diperiksa oleh KPK Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Penandatanganan kerja sama keilmuan dan pendidikan antara Satuan Tugas Penyiapan Ekosistem Semikonduktor Indonesia (Satgas Semikonduktor Indonesia) dengan Arizona State University yang diformalkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) pada di Washington DC, AS, Kamis (21/11/2024) (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Indonesia menjalin kerja sama dengan Arizona State University dalam membangun ekosistem industri semikonduktor di Indonesia.
Kerja sama itu menjadi langkah konkrit Implementasi peta jalan (roadmap) pengembangan ekosistem industri semikonduktor Indonesia.
“Pada hari ini Indonesia telah menandatangani satu MoU bersejarah terkait kerja sama keilmuan dan pendidikan di sektor semikonduktor,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Airlangga menjadi saksi penandatanganan kerja sama keilmuan dan pendidikan antara Satuan Tugas Penyiapan Ekosistem Semikonduktor Indonesia (Satgas Semikonduktor Indonesia) dengan Arizona State University yang diformalkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) pada Kamis (21/11) di Washington DC, AS.
MoU ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas Semikonduktor Indonesia dan bersama President Arizona State University.
“MoU ini sangat penting, tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan dan ketahanan rantai pasokan strategis sektor semikonduktor, namun juga dapat mengoptimalkan peluang program ITSI Fund melalui kerja sama antara Arizona State University dan the Bureau of Economic and Business Affairs, US.DOS yang telah ada sebelumnya,” jelas Airlangga.
Sebagai catatan, sejumlah program unggulan Arizona State University yakni di antaranya akselerator tenaga kerja semikonduktor, sertifikasi Fakultas Semikonduktor, pengembangan kebijakan dan manajemen rantai pasok semikonduktor, serta program unggulan lainnya.
Sebagai tindak lanjut, Satgas Semikonduktor Indonesia bersama Arizona State University akan membentuk tim untuk menyusun rencana aksi (action plan) sebagai bentuk implementasi MoU.
Konferensi Peluncuran Inisiatif Kerjasama Pulau Nol Karbon Internasional
Pada Konferensi Peluncuran International Zero-Carbon Island Cooperation Initiative yang diadakan selama COP29 UNFCCC pada 13 November, Kota Yantai, Provinsi Shandong, merilis International Zero-Carbon Island Cooperation Initiative bersama 32 kota pulau, organisasi internasional, lembaga penelitian, perusahaan, dan entitas pendiri lainnya dari dalam dan luar negeri. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong tata kelola iklim global melalui upaya bersama.
Lebih dari 50.000 pulau di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama akibat perubahan iklim, menunjukkan kebutuhan mendesak akan organisasi internasional yang fokus pada pembangunan berkelanjutan pulau. Zheng Deyan, Wakil Sekretaris Komite CPC Yantai sekaligus Wali Kota Yantai, menyerukan agar para pemangku kepentingan pulau global bersatu dalam kerja sama nol-karbon internasional, untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan pulau dan kampanye iklim global.
Organisasi Kerja Sama Pulau Nol-Karbon Internasional, sebagai organisasi internasional pertama yang didedikasikan untuk pulau nol-karbon, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan iklim pulau, memperkuat infrastruktur dan kemampuan tanggap bencana, serta mempromosikan bantuan darurat; mengeksplorasi jalur nol-karbon, membangun sistem energi bersih, mempromosikan bangunan hijau, transportasi hijau, komunitas hijau, dan mengembangkan industri rendah karbon seperti perikanan laut modern, pertanian modern, dan pariwisata rendah karbon; melindungi sumber daya ekologi, memperkuat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, dan pengelolaan sumber daya pulau, serta meningkatkan pertukaran akademik dan budaya antar pulau.
Konferensi Peluncuran Inisiatif Kerja Sama Pulau Nol-Karbon Internasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Shandong, dan didukung oleh Kantor Urusan Luar Negeri Provinsi Shandong, Departemen Lingkungan Ekologi Provinsi Shandong, dan Pemerintah Kota Yantai. Dalam konferensi tersebut, perwakilan dari China, negara kepulauan, dan organisasi internasional memberikan pidato dan menyatakan dukungan mereka untuk inisiatif ini.
Polisi saat merilis kasus pembacokan Sampang di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Kamis (21/11/2024). ANTARA/Willi Irawan
Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap motif pembacokan di Desa Ketapang Laok, Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu yang menewaskan seseorang bernama Jimmi Sugito Putra.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim Kombes Pol Farman di Surabaya, Kamis menjelaskan kasus pembacokan ini terjadi pada Minggu 17 November 2024 dan bermula saat H Slamet Junaidi (Calon Bupati Sampang nomor 2) berkunjung ke padepokan Babussalam milik Kiai Mualif sekitar pukul 14.30 WIB.
“Karena kunjungan mendadak, Kiai Mualif meminta santri nya mengumpulkan jamaah untuk menyambut kedatangan H Slamet Junaidi. Kunjungan itu, diketahui oleh Kiai Hamduddin (saudara Kiai Mualif),” kata Farman.
Kiai Hamduddin, memergoki rombongan H Slamet melintas di depan rumah miliknya dan menuju padepokan milik Kiai Mualif.
“Dari sanalah permasalahan dimulai. Kiai Hamduddin tidak terima karena dia lebih tua dari Kiai Mualif,” ucap Farman
Terlebih, kata Farman, kunjungan H Slamet tersebut tanpa ada izin kepadanya. Lalu, pihak Kiai Hamduddin memblokade jalan dengan mobil dan potongan kayu dengan tujuan menghalangi akses keluar jalan dari padepokan milik Kiai Mualif.
Tak terima dengan blokade jalan tersebut, pihak Kiai Mualif mendatangi padepokan Kiai Hamduddin. Kiai Mualif memerintah Jimmy Sugito Putra (korban) dan tiga orang lain yakni Muadi, Mat Yasid, Abdussalam untuk meminta Kiai Hamduddin membuka blokade jalan tersebut.
“Namun, Kiai Hamduddin menolak hal itu dan menyarankan rombongan agar lewat jalan lain. Lalu, salah satu kelompok Kiai Mualif mengatakan dengan logat Madura ke penghadang. Mon Acarok Gih Degik Yeh. (Kalau mau carok nanti saja),” ucap Farman.
Lalu, lanjut Farman, rombongan H Slamet Junaidi tetap meninggalkan lokasi melalui jalur lain. Tidak jauh setelah meninggalkan rumah Kiai Mualif, terjadi cekcok antara kelompok Kiai Mualif dan Kiai Hamduddin.
“Kiai Hamduddin tak terima karena pihak Kiai Mualif mengumpulkan santri dzikir tanpa izin atau kulonuwun kepada Kiai Hamdudin selaku tokoh agama Ketapang Laok,” ujar alumni AKPOL 1996 itu.
Kemudian Kiai Hamduddin mengatakan pihak Kiai Mualif kurang ajar karena cuma pendatang kok mendatangkan orang.
“Dijawab Asrofi (suruhan Kiai Mualif) Kurang ajarnya seperti apa? Wong di sini cuma mampir. Salahnya dimana? Masa mau ditolak kan tidak enak,” ucap Farman menirukan percakapan di lokasi kejadian.
Dari cekcok mulut itu, Afrofi diminta untuk masuk ke Padepokan oleh Jimmy Sugito Putra (korban). Namun, Asrofi dikejar oleh kelompok Kiai Hamduddin. Korban Jimmy berusaha melindungi Asrofi dari kejaran massa.
Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution. ANTARA/HO-Rumah Pemenangan Bobby-Surya.
Eks Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang kini maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dalam Pilkada 2024, telah melaporkan kekayaannya yang mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 21 Maret 2024, total kekayaan Bobby tercatat sebesar Rp57.552.729.408 atau setara dengan Rp57,55 miliar.
Dalam laporannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Bobby, yang juga menantu dari mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, didominasi oleh aset properti, kendaraan mewah, dan sejumlah harta bergerak lainnya. Properti menjadi penyumbang terbesar yang terdiri atas tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi strategis.
Dapat diketahui, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024 turut menarik perhatian publik, terutama dengan hadirnya menantu mantan Presiden ke-7 RI sebagai salah satu calon gubernur. Dapat diketahui, Pilgub Sumut diikuti oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Jika mengulas lebih mendalam mengenai harta kekayaan Bobby Nasution, apakah menantu mantan Presiden ke-7 RI ini memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan calon petahana Sumatera Utara yang kembali mencalonkan diri? Berikut ini merupakan rincian harta kekayaan Bobby Nasution.
Rincian harta kekayaan Bobby Nasution
A. Tanah dan bangunan
Total: Rp40.375.000.000
1. Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan, 726 m²/400 m², hasil sendiri: Rp14.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan, 600 m²/400 m², hasil sendiri: Rp12.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan, 400 m²/120 m², hasil sendiri: Rp2.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan di Deli Serdang, 352 m²/96 m², hasil sendiri: Rp650.000.000
5. Tanah di Medan, 145 m², hasil sendiri: Rp1.110.000.000
6. Tanah di Medan, 600 m², hasil sendiri: Rp2.160.000.000
7. Tanah di Medan, 150 m², hasil sendiri: Rp755.000.000
8. Tanah di Surakarta, 1.430 m², hasil sendiri: Rp1.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan di Surakarta, 730 m²/350 m², hasil sendiri: Rp6.200.000.000
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Fathan Subchi. ANTARA/HO-BPK RI.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Fathan Subchi menekankan pentingnya peran Komite Audit menerapkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pendidikan tinggi terutama Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
“Masih terdapat permasalahan baik dari internal maupun eksternal. Penerapan good governance inilah yang menjadi tantangan ke depan dari tugas dan fungsi Komite Audit agar dapat menjadi perhatian dan diimplementasikan pada PTN-BH masing-masing,” ujar Fathan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, dengan semakin banyaknya PTN menjadi PTN-BH, maka semakin banyak tantangan yang harus diselesaikan dalam peningkatan mutu pendidikan yang murah kepada masyarakat.
Karena itu, Komite Audit didorong untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mengenali risiko manajemen terkait dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam proses peningkatan mutu pembelajaran dan manajemen pada PTN-BH.
Selain itu, Fathan juga meminta Komite Audit untuk melakukan pemantauan risiko terhadap setiap aspek dalam organisasi di PTN-BH masing-masing.
Atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit berdasarkan rencana kegiatan, hasilnya disampaikan tepat waktu kepada menteri dan Majelis Wali Amanat (MWA) dalam laporan tahunan.
“Dengan tantangan pada era agilitas ini, Komite Audit harus dapat berperan secara aktif dan nyata gaungnya yang tersirat juga dalam laporan kegiatannya,” ujar Fathan.
Lebih lanjut, ia mendorong peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara BPK RI sebagai auditor eksternal PTN-BH dengan Komite Audit.
Hal tersebut penting dilakukan untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu yang memiliki tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi, dan hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel.
Diketahui, sampai dengan Tahun 2023, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kepada dua belas PTN-BH. Selain itu, BPK RI saat ini sedang melakukan empat Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yaitu pada Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Terbuka.
“Hingga saat ini masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh manajemen PTN-BH. Dalam penyelesaian rekomendasi ini, diharapkan peran serta dan dorongan kepada manajemen PTN-BH dari Komite Audit untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI,” katanya.
